Archives

gravatar

Jika Copot Keistimewaan Yogya, Kembalikan Dulu 5 Juta Gulden Plus Bunga


Jakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta paling berperan saat Republik Indonesia mengalami masa-masa sulit di masa awal kemerdekaan. Jutaan gulden dikucurkan dari kocek pribadi kraton untuk membayar para pegawai pemerintah tiga bulan pertama pemerintahan dipindah ke Yogya. Ibaratnya, Yogyakarta merawat bayi RI yang baru lahir.

"Kita hendaknya hargai sejarah, termasuk membalas budi kepada DIY, termasuk juga Sultan HB IX. Pada tahun 1945-1948 bahkan sampai awal 1949, Yogyakarta bagaikan bidan yang merawat bayi RI yang baru lahir," kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/11/2010).

Pada tahun-tahun tersebut, Ibukota Indonesia yang masih berada di Jakarta sedang dalam suasana mencekam. Ribuan orang tewas dibantai oleh Belanda, Jepang, dan bahkan penduduk pribumi sendiri hingga akhirnya Soekarno-Hatta pun mengungsi ke Yogyakarta.

"Bayangkan, Soekarno dan keluarganya bersama Hatta waktu itu ke Yogyakarta naik satu gerbong ke Yogya tanpa bawa apa-apa. Kemudian ditampung di Yogya oleh Sultan HB," papar Asvi.


Klik ini untuk kelanjutannya
gravatar

Maklumat 5 September 1945


Yogyakarta adalah daerah pertama yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di saat kerajaan-kerajaan lain waktu itu masih bimbang akan memihak Belanda atau NKRI. Bahkan ada kerajaan yang secara terang-terangan memihak Belanda. Penyebutan Istimewa dari Pemerintah NKRI yang kemudian diikuti dengan sejarah perpindahan ibukota ke Yogyakarta ini salah satu akarnya adalah "Maklumat 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwono IX, yang terkenal dengan sebutan “AMANAT SERIPADUKA INGKANG SINUWUN KANDJENG SULTAN YOGYAKARTA.” Berikut isi amanat tersebut:


Klik ini untuk kelanjutannya
gravatar

PBB Prihatin Perang Internet WikiLeaks


VIVAnews - Perang internet (cyber war) yang gencar akhir-akhir ini menyangkut sepak terjang WikiLeaks telah membuat prihatin suatu lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).


Bagi PBB, isu WikiLeaks ini seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui perang internet yang merugikan banyak pihak.

Demikian ungkap Komisaris Tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Navi Pillay di Jenewa, Swiss, Kamis 9 Desember 2010 waktu setempat. "Inilah apa yang disebut media sebagai perang internet. Situasi saat ini benar-benar menakjubkan," kata Pillay seperti dikutip kantor berita Associated Press.

Dia prihatin bahwa situasi yang menyangkut WikiLeaks telah menyebabkan baku serang antar peretas di dunia maya dan telah melibatkan sejumlah perusahaan terkemuka dalam layanan maupun aktivitas mereka di internet.


Klik ini untuk kelanjutannya
gravatar

"Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) 2010 bagi Pelajar SMA se-DKI Jakarta"


Jakarta (ANTARA) - Ribuan pelajar SMA se-DKI Jakarta memenuhi stadion bulu tangkis Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu melakukan "Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) 2010 bagi Pelajar SMA se-DKI Jakarta" untuk memperingati Hari HAM sedunia yang jatuh pada Jumat (10/12).

"Ini untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM sejak dini," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bambang Rantam, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Bambang Rantam mengatakan ada sekitar 100 SMA se-DKI Jakarta yang ikut mengkampanyekan HAM ini.

Tema yang diambil dari kampanye HAM ini yakni "Melalui Kampanye Hak Asasi Manusia Kita wujudkan Pemahaman, Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Warga DKI Jakarta".

Dalam kesempatan tersebut , siswa-siswi SMA se-DKI Jakarta tersebut membacakan "Deklarasi HAM untuk Semua Tahun 2010" yang dipimpin oleh perwakilan siswa-siswi berpreastasi dari beberapa sekolah.


Klik ini untuk kelanjutannya

Popular Posts